PAMEKASAN – SiaranMadura – Persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga yang diserap oleh DPRD Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, H. Lutfi, saat pelaksanaan reses di sejumlah daerah pemilihannya (dapil).
Selama turun ke dapilnya, Lutfi mengungkapkan bahwa mayoritas warga menyuarakan kebutuhan perbaikan dan pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan yang dinilai tidak layak digunakan dan perlu segera diperbaiki.
“Selama saya turun ke dapil, banyak aspirasi yang sudah ditampung, seperti persoalan pertanian hingga bantuan sosial. Namun, mayoritas yang dikeluhkan warga yaitu berkenaan dengan infrastruktur, seperti jalan dan lainnya,” ungkapnya, Selasa (03/03/2026).
Aspirasi tersebut, lanjut Lutfi, akan menjadi catatan penting bagi DPRD untuk diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan dan penganggaran bersama pemerintah daerah ke depan. Keluhan itu dinilai wajar, karena hampir 10 tahun terakhir pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah tidak berjalan optimal.
Menurutnya, kendala itu terjadi karena ada beberapa kebijakan. Termasuk pada masa pemerintahan Bupati Syafie, ada kebijakan tidak diperkenankannya LPA dan Lapen. Pada masa Bupati Badrut Tamam terjadi pandemi Covid-19. Lalu pada masa pemerintahan KH. Kholilurahman yang saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut memengaruhi volume anggaran pembangunan yang ada di kawasan permukiman.
“Aspirasi tersebut sudah wajar disuarakan oleh masyarakat kita. Karena dalam beberapa periode kepemimpinan mulai dari Bupati Syafie, KH. Kholilurahman hingga Badrut Tamam memang mengalami kendala, mulai dari pemotongan hingga efisiensi anggaran yang berdampak pada pembangunan,” tambahnya.
Lutfi menegaskan, pihaknya akan terus berkomitmen dalam mengawal dan memperjuangkan kebutuhan yang disuarakan masyarakat, meskipun realisasinya di lapangan harus dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga menyinggung pada masa pemerintahan Bupati KH. Kholilurahman saat ini, keuangan daerah kembali menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Namun demikian, ia berharap pada tahun-tahun yang akan datang di masa pemerintahan KH. Kholilurahman, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pamekasan dapat berjalan lebih optimal dan merata.
“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin agar pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Hal itu yang paling banyak disuarakan masyarakat di sejumlah wilayah,” pungkasnya.
Penulis : Fiki
