Oleh : Abuya
Pertanyaan itu terdengar sederhana. Biasa. Ringan. Namun justru karena terlalu sering diucapkan, ia berubah menjadi jeritan sunyi masyarakat.
“Reformasi birokrasi kapan?”
Jawabannya selalu sama: hari ini, minggu depan, bulan depan dan demi tahun berlalu.
Janji berpindah kalender, tetapi tak pernah berpindah kenyataan.
Yang berpindah hanya kata-kata, yang berubah hanya redaksi pidato, yang berjalan hanyalah waktu, bukan reformasinya.
Ini bukan lagi soal lambat, Ini soal keberanian yang lumpuh. Soal keputusan yang tak pernah benar-benar diputuskan.
Reformasi birokrasi di sini seperti bayangan: terlihat saat disorot lampu pidato, menghilang saat lampu padam. Seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang lebih kuat dari kursi kekuasaan itu sendiri. Kursinya ada. Penguasanya ada. Namun kendalinya entah di mana.
Pertanyaannya kini bukan lagi “kapan?”, melainkan siapa yang sebenarnya menghambat?
Siapa yang diuntungkan jika perubahan tak pernah terjadi?
Siapa yang nyaman dengan sistem yang stagnan?
Karena jika reformasi hanya menjadi slogan tahunan, maka yang kita pelihara bukan perubahan, melainkan pembiaran.
Dan pembiaran yang terlalu lama bukan lagi kelalaian. Itu adalah keputusan.
Abuya menilai lambatnya reformasi birokrasi bukan tanpa sebab. Hingga saat ini, berbagai keputusan strategis yang seharusnya menjadi kewenangan dan keberanian seorang bupati justru terkesan tertahan. Tidak ada ketegasan. Tidak ada percepatan. Seolah-olah singgasana itu ada, tetapi daya putusnya lemah.
Menurut Abuya, masalah utamanya bukan sekadar persoalan teknis administrasi atau prosedural. Ini soal kendali. Ada kekuatan yang lebih dominan di belakang layar. Faktor pengendali dinilai lebih kuat daripada pejabat yang memiliki jabatan formal. Singgasana ada, tetapi kendali berada di tangan lain.
Kondisi ini, kata Abuya, berbahaya bagi arah pembangunan daerah. Reformasi birokrasi seharusnya menjadi fondasi perubahan: penyederhanaan struktur, percepatan pelayanan publik, penempatan pejabat berdasarkan kompetensi, serta keberanian memutus mata rantai kepentingan lama. Namun jika keputusan tersandera oleh pengaruh eksternal, maka yang terjadi hanyalah stagnasi.
Abuya melihat gejala ini sebagai bentuk klasik dari power behind the throne (kekuasaan di balik takhta), yakni ketika pemimpin tampak memegang tongkat kekuasaan, tetapi arah langkahnya ditentukan oleh bisikan dan tekanan dari belakang. Akibatnya, roda pemerintahan berjalan lambat, bahkan tersendat.
Opini ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati menuntut keberanian mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab. Jika tidak, maka reformasi birokrasi hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi, dan masyarakatlah yang akhirnya menanggung dampaknya.
Menurut Abuya, saatnya singgasana benar-benar menjadi pusat kendali, bukan sekadar simbol kekuasaan.
Penulis : Abuya
