Beranda / Pemerintahan / Satpol PP Akui Sulit Atasi Kemacetan Pasar Waru, Sependapat dengan Bupati Pamekasan

Satpol PP Akui Sulit Atasi Kemacetan Pasar Waru, Sependapat dengan Bupati Pamekasan

PAMEKASAN, SiaranMadura.com – Kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Pasar Waru, Kabupaten Pamekasan, kembali menjadi sorotan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pamekasan mengakui bahwa persoalan kemacetan di kawasan tersebut memang sulit diatasi.

Kepala Satpol PP Pamekasan, Yusuf, saat dikonfirmasi oleh tim SiaranMadura.com pada Kamis (5/3/2026) di Kantor Satpol PP Pamekasan, Jalan Pamong Praja No. 2, mengatakan bahwa kondisi lahan di sekitar pasar tidak sebanding dengan kapasitas ruas jalan yang ada.

“Di area Pasar Waru memang sulit diatasi karena lahannya sangat sempit dan tidak sesuai dengan kapasitas ruas jalannya,” ujar Yusuf.

Ia menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada petugas yang berjaga di lokasi untuk mengatur aktivitas pedagang dan lalu lintas. Namun, kemacetan tetap tidak dapat dihindari, terutama saat memasuki bulan Ramadan.

“Di sana sudah ada tim yang piket dan berjaga. Namun tetap saja macet, apalagi di bulan Ramadan ini kebutuhan masyarakat meningkat sehingga aktivitas di pasar memuncak. Jika hari pasaran, kemacetannya pasti lebih parah,” jelasnya.

Menurut Yusuf, pengamanan di kawasan tersebut juga melibatkan tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Koramil, dan Polsek setempat.

Lebih lanjut, Yusuf menyatakan pihaknya sependapat dengan pernyataan Bupati Pamekasan KH Kholilurrohman, yang menyebut bahwa kemacetan di kawasan pasar menjadi salah satu indikator meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat.

“Kami sependapat dengan pernyataan Bupati Pamekasan bahwa perekonomian berjalan ketika pasar ramai hingga menyebabkan kemacetan. Artinya, kondisi di dalam pasar sudah penuh sehingga masyarakat berjualan sampai ke trotoar,” ujarnya.

Ia juga menepis spekulasi yang menyebut adanya oknum yang menjadi tameng bagi para pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Menurutnya, dalam proses penertiban justru ada dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa.

“Tidak benar kalau ada oknum yang menjadi tameng pedagang. Bahkan salah satu kepala desa ikut membantu menertibkan pedagang yang berjualan di trotoar atau di pinggir jalan agar tidak menyebabkan kemacetan,” tegas Yusuf.

Penulis : Jun

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *