PAMEKASAN, siaranmadura.com — Kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU Pamekasan kembali dikeluhkan masyarakat.
Antrean panjang membuat warga harus menghabiskan waktu lebih lama untuk mendapatkan Pertalite maupun Solar.
Kondisi tersebut menjadi sorotan HMI Cabang Pamekasan yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Rabu (9/9/2026).
Massa mendesak Pemkab segera mengambil langkah konkret agar persoalan tersebut tidak terus membebani masyarakat.
Koordinator Lapangan aksi, Jaka, mengatakan kelangkaan BBM berdampak langsung terhadap masyarakat kecil, khususnya nelayan, petani, pelaku usaha dan pengguna kendaraan.
«“Antrean panjang di beberapa SPBU harus menjadi atensi pemerintah. Apabila dibiarkan, akan berdampak pada masyarakat kecil, seperti pelaku usaha, nelayan dan petani,” ujar Jaka.
»Menanggapi hal tersebut, Pemkab Pamekasan melalui Kabag Perekonomian Setda Pamekasan, Sri Puji Astutik, menyebut pihaknya setiap tahun mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi.
Untuk 2026, Pemkab mengusulkan 54 KL Bio Solar, namun yang terealisasi disebut hanya 36 KL. Sementara Pertalite diusulkan 92 KL, tetapi realisasinya 73,5 KL.
Pemkab juga menyebut kelangkaan beberapa waktu lalu dipicu keterlambatan distribusi dari Pertamina Patra Niaga Surabaya pada 1–2 September 2026 serta meningkatnya permintaan di sejumlah SPBU, terutama wilayah perbatasan.
Bagi masyarakat, persoalan utamanya kini bukan sekadar alasan kelangkaan, tetapi kepastian BBM tersedia ketika dibutuhkan.
Antrean panjang dan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, Pemkab Pamekasan dituntut tidak berhenti pada koordinasi, tetapi memastikan pasokan dan distribusi BBM benar-benar lancar di lapangan.Penulis: Aj
