Pamekasan- SiaranMadura – Puluhan massa aksi Forum Kota (Forkot) Pamekasan kembali menggelar demo di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapparida), Jl. Jokotole, Pamekasan. Selasa (27/01/26).
Kali ini, puluhan massa yang tergabung dalam Forkot menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan monopoli di tubuh Bapperrida Pemerintah Kota Pamekasan.
Samsul Arifin atau yang dikenal sebagai Gerad, Kordinator aksi, mengatakan, Organisasi FORKOT melaksanakan aksi demonstrasi yang menyoroti beberapa persoalan terkait perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan berkaitan dengan renovasi kantor tahun 2024 serta pengadaan barang dan jasa tahun 2024. .
“Berdasarkan kajian Kami, perubahan APBD tersebut diduga lebih banyak diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan, seperti bupati dan wakil bupati,” ucap gerad. Selasa (27/01/26).
Menurutnya, apabila terdapat kegiatan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, maka hal tersebut mengarah pada praktik monopoli, yang berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
Gerad menyampaikan, berkaitan dengan renovasi kantor serta pengadaan barang dan jasa tahun 2024. Dari hasil kajian kami, ditemukan sejumlah kejanggalan. Bahkan, dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).Namun sangat disayangkan, dalam aksi tersebut tidak dihadiri oleh pihak yang berwenang atau penanggung jawab langsung, melainkan hanya diwakili oleh Kasubag, sehingga substansi tuntutan tidak dapat didiskusikan secara mendalam.
“Kami akan mengirimkan surat kembali dan berencana melakukan aksi lanjutan (jilid II) guna meminta diskusi langsung dengan Kepala Baperida, kami tidak akan berhenti melakukan aksi hingga tuntutan mereka direspons,” tegasnya.
Gerad merasa kecewa atas ketidakhadiran pihak yang berkompeten dan berharap ada itikad baik untuk membuka ruang dialog yang transparan dan bertanggung jawab.
Penulis : Fiki
