PAMEKASAN – SiaranMadura – Aktivis yang tergabung dalam Barisan Masyarakat Madura (BMM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (29/1/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan sejumlah temuan yang dinilai krusial dan diduga melibatkan orang-orang terdekat Bupati Pamekasan dalam pengaturan proyek hingga mutasi jabatan.
Dalam orasinya, Ketua BMM Sujai menyebut adanya dugaan keterlibatan Asisten Pribadi (Aspri) Bupati Pamekasan bernama Fathorrahman yang dituding melakukan pengkaplingan proyek fisik, pengaturan konsultan proyek, hingga intervensi kebijakan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurut Sujai, dalam Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 terdapat sejumlah kode proyek khusus yang diduga telah “dikapling” dan diklaim sebagai pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, padahal disebut-sebut dikendalikan oleh pihak tertentu.
“Dalam P-APBD 2025 terdapat beberapa kode khusus proyek yang diduga dikapling Bupati melalui asprinya dan kemudian diklaim sebagai pokir dewan oleh dinas,” ujar Sujai dalam orasinya.
Ia juga menduga sebagian proyek tersebut akan diperjualbelikan untuk menutup kebutuhan biaya politik Pilkada Bupati Pamekasan. Adapun proyek-proyek yang dimaksud, lanjut Sujai, tersebar di sejumlah OPD, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Selain itu, Sujai juga mengungkap dugaan keterlibatan istri kedua Bupati Pamekasan, Tinuk, dalam melakukan intervensi kebijakan pemerintahan, termasuk pengaturan proyek fisik dan konsultan pekerjaan.
“Salah satunya pada program konsultan pembangunan Pustu di Dinas Kesehatan, beberapa konsultan proyek bidang SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui orang kepercayaannya, serta pekerjaan fisik di Dinas Lingkungan Hidup,” terangnya.
Tak hanya itu, menjelang rencana mutasi jabatan eselon III untuk pengisian posisi kepala bidang di sejumlah OPD, BMM juga menyoroti dugaan adanya tim khusus yang mengatur lobi-lobi jabatan. Tim tersebut diduga melibatkan orang dekat Bupati serta oknum aparatur sipil negara (ASN).
“Dari beberapa sumber data yang kami peroleh, tim ini terdiri dari dua aspri bupati dan istri kedua bupati yang dikomandoi salah satu kepala dinas. Kami mencurigai adanya dugaan tarif jabatan untuk posisi strategis eselon III,” ungkap Sujai.
BMM menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan berencana menggelar aksi lanjutan. Mereka juga meminta aparat penegak hukum (APH), khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk turun tangan.
“Kami akan melakukan aksi demonstrasi jilid II untuk membuka data dan mengungkap dugaan mafia APBD di Pamekasan,” pungkasnya.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman membantah seluruh tudingan yang disampaikan oleh Ketua BMM. Ia menegaskan bahwa tidak ada pengaturan proyek sebagaimana yang dituduhkan.
“Saudara Fathorrahman yang dikatakan keluar masuk OPD untuk meminta jatah proyek untuk kepentingan bupati itu tidak benar. Kecuali jika dilakukan di luar sepengetahuan saya. Kalau ada bukti meminta jatah proyek atau kompensasi, tunjukkan, akan saya copot Fathorrahman,” tegasnya.
Bupati Kholilurrahman juga membantah tudingan keterlibatan istri keduanya dalam intervensi pemerintahan.
“Saya mengetahui betul dan bertanggung jawab sepenuhnya bahwa yang disebut-sebut melakukan intervensi itu tidak benar,” ujarnya.
Terkait isu adanya kompensasi dalam rencana mutasi jabatan, Bupati menegaskan bahwa mutasi dilakukan secara profesional dan tidak berbeda dengan pola mutasi sebelumnya.
“Mutasi yang akan datang tidak jauh berbeda dengan mutasi sebelumnya. Para pejabat bahkan tidak mengetahui waktu mutasi, sehingga banyak yang terkejut saat menerima undangan pada malam harinya,” pungkasnya.
Penulis : Fiki
