SAMPANG – Siaranmadura – Dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2025 mencuat di Desa Sokobanah Laok. Sejumlah pemuda desa mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan tersebut.
Informasi mengenai dugaan pemotongan bantuan itu mencuat setelah pada awal tahun 2026 sebagian masyarakat menerima BLT yang disalurkan melalui Penjabat (Pj) Kepala Desa Sokobanah Laok. Namun, dari keterangan salah satu penerima yang enggan disebutkan namanya, proses penyaluran bantuan tersebut diduga tidak sepenuhnya diberikan kepada penerima.
Ia mengungkapkan bahwa saat penyerahan bantuan dilakukan dokumentasi berupa foto dengan nominal uang sebesar Rp900 ribu. Namun setelah proses dokumentasi selesai, sebagian uang tersebut diminta kembali.
“Ya, saya menerima bantuan berupa uang lalu difoto dua kali. Saat difoto uang yang diberikan Rp900 ribu, tapi setelah selesai difoto uang itu diminta lagi. Jadi dua kali foto, kemudian dikasih Rp250 ribu dua kali, total yang saya terima Rp500 ribu,” ungkapnya.
Dugaan pemotongan BLT tersebut kemudian menjadi perhatian serius sejumlah pemuda di Desa Sokobanah Laok. Salah satunya Hendra, seorang aktivis yang aktif melakukan advokasi di masyarakat.
Ia mengecam keras apabila dugaan pemotongan tersebut benar terjadi. Menurutnya, bantuan yang seharusnya diterima masyarakat sebesar Rp900 ribu harus diberikan secara utuh agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan.
“Kami sangat menyayangkan adanya dugaan pemotongan itu. Seharusnya nominal sebesar Rp900 ribu bisa diterima oleh masyarakat, tetapi justru diduga dipangkas Rp400 ribu. Jika dugaan ini benar, maka hal tersebut bisa masuk dalam dugaan praktik tindak pidana korupsi yang harus didalami oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.
Hendra yang juga merupakan mantan presiden mahasiswa menambahkan bahwa persoalan bantuan sosial di desa seringkali tidak tepat sasaran.
“Belum lagi bantuan BLT berupa uang kepada masyarakat sering kali tidak tepat sasaran. Padahal dalam regulasi seperti Undang-Undang Desa serta peraturan dari Kementerian Desa sudah sangat jelas disebutkan kriteria penerima bantuan, salah satunya adalah keluarga miskin ekstrem,” imbuhnya.
Para pemuda desa berharap agar seluruh bantuan pemerintah yang disalurkan di Desa Sokobanah Laok benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Mereka juga menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum apabila praktik serupa terus terjadi.
Penulis : Jun
