PAMEKASAN, siaranmadura.com – Kedatangan Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Kabupaten Pamekasan yang dijadwalkan untuk menggelar senam bersama siswa se-kabupaten menuai penolakan dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan. Organisasi mahasiswa ini menilai kunjungan tersebut berpotensi menjadi agenda seremonial dan pencitraan, sementara berbagai persoalan mendasar pendidikan di Pamekasan belum terselesaikan secara serius oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Hingga saat ini, persoalan infrastruktur pendidikan, kualitas layanan, pemerataan akses, hingga dugaan problem tata kelola anggaran pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang nyata di Pamekasan. Pemerintah Kabupaten sendiri mengakui masih terdapat ratusan sekolah rusak yang membutuhkan perbaikan.
Ketua PC PMII Pamekasan, Fahril Anwar, menegaskan bahwa kunjungan Menteri Pendidikan tidak boleh hanya dijadikan panggung politik atau pencitraan pemerintah daerah.
“Kami menolak keras apabila kunjungan Menteri hanya dijadikan alat pencitraan, sementara realitas pendidikan di lapangan masih carut-marut. Banyak sekolah rusak, fasilitas minim, dan kualitas pendidikan timpang, tetapi pemerintah justru sibuk mempersiapkan seremoni penyambutan,” tegas Fahril, Kamis (21/5/26).
Fahril menambahkan, pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan seharusnya lebih fokus menyelesaikan akar persoalan pendidikan daripada membangun narasi keberhasilan yang tidak sesuai kondisi lapangan.
“Jangan sampai Menteri datang hanya melihat panggung yang sudah dipoles rapi, sementara jeritan siswa, guru, dan sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas justru disembunyikan. Pendidikan bukan ruang kosmetik birokrasi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menilai lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam membenahi sektor pendidikan menunjukkan kegagalan dalam menghadirkan tata kelola pendidikan yang benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Kedatangan pejabat pusat tidak akan berarti jika persoalan pendidikan di daerah tetap dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi yang konkret dan berkelanjutan,” kata Fahril.
PC PMII Pamekasan mendesak Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pendidikan untuk:
- Menyelesaikan persoalan sekolah rusak dan fasilitas pendidikan yang tidak layak;
- Memastikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola anggaran pendidikan;
- Menjamin pemerataan kualitas pendidikan hingga wilayah pelosok;
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Pamekasan;
- Tidak menjadikan kunjungan Menteri Pendidikan sekadar agenda formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Basri, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp terkait penolakan PC PMII terhadap kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’thi, memilih bungkam dan belum memberikan respons hingga berita ini diterbitkan.
Pendidikan yang berkualitas lahir dari perhatian nyata terhadap rakyat, bukan dari panggung seremonial kekuasaan. Kunjungan Menteri Pendidikan hanya akan menjadi ironi jika ketimpangan, kerusakan fasilitas, dan lemahnya tata kelola pendidikan di Pamekasan terus dibiarkan.
Penulis: Jun
