PAMEKASAN — Siaranmadura – Sikap tertutup Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pamekasan terkait rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor parkir kembali menuai sorotan. Anggota DPRD Pamekasan Komisi II, Ismail, menilai ketidakjelasan data tersebut mencerminkan belum seriusnya pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan dari sektor perparkiran.
Ismail menjelaskan, secara umum sumber PAD parkir terbagi menjadi dua kategori, yakni parkir berlangganan dan parkir tepi jalan. Untuk parkir berlangganan, menurutnya, sistemnya relatif jelas karena sudah terintegrasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
“Parkir berlangganan itu otomatis terpotong saat masyarakat membayar pajak kendaraan. Jadi datanya sebenarnya sudah terekam dalam sistem dan bisa diketahui jumlah kontribusinya terhadap PAD,” ujarnya, Rabu (15/04/26).
Menurutnya, persoalan muncul pada pengelolaan parkir tepi jalan dan parkir khusus yang dinilai masih belum transparan. Ia menyebut terdapat ratusan titik parkir yang seharusnya sudah masuk dalam skema tertentu, termasuk parkir khusus seperti di pasar dan rumah sakit.
“Kalau tidak salah ada sekitar seratus tiga puluh enam titik parkir. Selain itu ada parkir khusus seperti di rumah sakit dan pasar. Nah dari sini sebenarnya bisa dilihat potensi PAD yang seharusnya terus meningkat tiap tahun,” jelasnya.
Ismail menyoroti bahwa hingga saat ini sistem pengelolaan parkir, khususnya di titik-titik strategis seperti pasar, masih banyak yang menggunakan metode manual. Kondisi ini dinilai rawan manipulasi dan kebocoran pendapatan.
Ia pun mendorong Dishub untuk segera menerapkan sistem digitalisasi atau portalisasi dalam pengelolaan parkir. Dengan sistem tersebut, setiap kendaraan yang masuk dan keluar dapat tercatat secara otomatis dan real time.
“Kalau sudah digital, berapa kendaraan yang masuk dari pagi sampai sore itu bisa dihitung. Misalnya ada 200 motor dan 50 mobil, tinggal dikalikan tarifnya, langsung ketahuan berapa pendapatan per hari,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan tersebut menegaskan, penerapan sistem digital akan meningkatkan transparansi sekaligus efisiensi pengelolaan parkir. Ia mencontohkan sejumlah daerah seperti Surabaya yang telah meninggalkan sistem manual dan beralih ke sistem elektronik.
“Kalau manual itu sangat mudah dimanipulasi. Tapi kalau digital, itu jauh lebih sulit. Transparansinya jelas, akuntabilitasnya juga terjaga,” imbuhnya.
Selain itu, Ismail juga menyinggung pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam memaksimalkan PAD di tengah kondisi keterbatasan anggaran. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat kini semakin berkurang.
“Kita sedang dihadapkan pada efisiensi anggaran. Maka kemandirian fiskal daerah itu dipertaruhkan. Pemerintah harus serius menggali potensi PAD, salah satunya dari sektor parkir ini,” katanya.
Ia menambahkan, sistem portalisasi tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mampu menekan kebutuhan tenaga kerja di lapangan tanpa mengurangi efektivitas pengawasan.
“Dulu di rumah sakit bisa sampai 10–20 petugas, sekarang cukup 2–3 orang saja dengan sistem portal. Tapi datanya justru lebih akurat karena semua tercatat otomatis,” tandasnya.
Ismail pun meminta Dishub, pemerintah daerah, hingga bupati untuk segera mengambil langkah konkret dalam membenahi sistem perparkiran. Tanpa transparansi dan inovasi, potensi besar PAD dari sektor ini dikhawatirkan akan terus bocor dan tidak optimal.
“Ini soal kesungguhan. Kalau mau serius, pasti bisa. Tinggal bagaimana komitmen untuk menerapkan sistem yang lebih transparan dan modern,” pungkasnya.
Penulis : Fiki
