Pamekasan – Siaranmadura – Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dari Komisi II Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nadi Mulyadi, menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Ketua Umum PDIP pusat terkait larangan kader PDIP mengelolaan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai tepat jika melihat berbagai persoalan yang terjadi di lapangan selama pelaksanaan program MBG. Ia menilai, program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya pelajar, justru menimbulkan sejumlah dampak negatif.
“Kalau melihat kondisi di lapangan, memang banyak persoalan yang muncul. Mulai dari kualitas makanan, distribusi, hingga pengelolaan dapur yang dinilai belum maksimal,” ujar Nadi saat diwawancara melalui aplikasi penghubung, Senin (30/3/2026).
Ia menambahkan, berbagai kejadian yang muncul dalam pelaksanaan program MBG menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, tanpa pengawasan dan sistem yang matang, program tersebut berpotensi menimbulkan lebih banyak mudarat dibanding manfaat.
“Jangan sampai niat baik pemerintah justru berdampak buruk bagi masyarakat. Kita tidak ingin program ini malah merugikan, baik dari sisi kesehatan maupun pengelolaan anggaran,” tegasnya.
Nadi juga menyoroti pentingnya standar operasional yang jelas dalam pengelolaan dapur MBG. Ia menilai, selama ini masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan koordinasi antar pihak terkait.
“Harus ada standar yang jelas, mulai dari bahan baku, proses memasak, hingga distribusi. Kalau tidak, potensi masalah akan terus berulang,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG di daerah, termasuk melibatkan berbagai pihak untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awal.
“Evaluasi menyeluruh sangat penting. Libatkan ahli gizi, pengawas independen, dan masyarakat agar program ini benar-benar memberikan manfaat,” imbuhnya.
Meski demikian, Nadi menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak program MBG secara keseluruhan. Ia hanya mengingatkan agar pelaksanaannya diperbaiki agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Programnya bagus, tapi pelaksanaannya harus dibenahi. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” pungkasnya.
Penulis : Fiki
