Oleh: Ulfatul Rizki
Pamekasan – Siaranmadura – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) layak diapresiasi sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sepiring makanan bergizi mampu memenuhi kebutuhan nutrisi peserta didik sehingga mereka menjadi lebih sehat, lebih fokus, dan lebih siap mengikuti proses pembelajaran. Namun, pendidikan tidak pernah dibangun hanya dari apa yang tersaji di atas meja makan. Di balik setiap ruangkelas terdapat sosok guru yang menjadi penentu utama keberhasilan proses pembelajaran. Di sinilah muncul pertanyaan yang patut direnungkan: sudahkah pembangunan pendidikan memberikan perhatian yang seimbang kepada peserta didik dan para pendidiknya?
Komitmen pemerintah terhadap MBG terlihat dari besarnya alokasi anggaran yang disiapkan. Dalam APBN Tahun 2026, anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp769,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp223 triliun dialokasikan kepada Badan Gizi Nasional untuk mendukung pelaksanaan MBG. Besarnya investasi ini menunjukkan bahwa negara menempatkan pemenuhan gizi sebagai salah satu fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Namun demikian, pembangunan sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh aspek kesehatan, melainkan juga oleh kualitas pendidikan. Di sinilah persoalan mulai mengemuka. Di tengah besarnya perhatian terhadap pemenuhan gizi peserta didik, kesejahteraan guru masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kesenjangan kesejahteraan antara guru ASN dan non-ASN, beban administrasi yang mengurangi fokus mengajar, hingga kesempatan pengembangan kompetensi yang belum merata masih menjadi tantangan nyata di lapangan.
Dalam perspektif human capital, Theodore W. Schultz dan Gary S. Becker menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia dibangun melalui investasi pada bidang kesehatan dan pendidikan secara bersamaan. Keduanya bukan pilihan yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Peserta didik yang sehat memang memiliki kesiapan belajar yang lebih baik, tetapi keberhasilan pembelajaran tetap bergantung pada kualitas guru yang membimbing mereka setiap hari.
Oleh karena itu, perdebatan mengenai MBG seharusnya tidak diarahkan pada pilihan antara “makanan bergizi” atau “kesejahteraan guru”. Cara pandang demikian justru menyederhanakan persoalan pendidikan. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang mampu membangun ekosistem pendidikan secara utuh. Program pemenuhan gizi akan sulit mencapai hasil yang optimal apabila dijalankan di tengah sistem pendidikan yang masih menyisakan berbagai persoalan mendasar pada aspek tenaga pendidik.
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan guru berkaitan erat dengan motivasi kerja, komitmen profesional, dan kualitas pembelajaran di kelas. Guru yang bekerja dalam kondisi sejahtera memiliki ruang yang lebih besar untuk berinovasi, membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sebaliknya, ketika persoalan kesejahteraan terus membayangi, energi guru sering kali habis untuk menyelesaikan persoalan di luar tugas utamanya sebagai pendidik.
Pengalaman sejumlah negara juga menunjukkan pola yang serupa. Finlandia, Singapura, dan Korea Selatan tidak hanya berinvestasi pada peserta didik, tetapi juga menempatkan guru sebagai pusat reformasi pendidikan. Rekrutmen yang selektif, kesejahteraan yang memadai, serta pengembangan kompetensi yang berkelanjutan menjadi bagian dari strategi mereka dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Pengalaman tersebut mengajarkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak lahir dari satu program semata, melainkan dari ekosistem yang saling menopang.
Kritik terhadap implementasi MBG tidak boleh dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap program tersebut. Sebaliknya, MBG merupakan kebijakan yang patut didukung karena berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan dan kesiapan belajar peserta didik. Namun, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari banyaknya porsi makanan yang dibagikan atau besarnya anggaran yang terserap. Keberhasilannya juga harus diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut berjalan seiring dengan penguatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa implementasi MBG diikuti dengan penguatan profesi guru melalui peningkatan kesejahteraan, penyederhanaan beban administratif, pemerataan akses pengembangan kompetensi, serta perlindungan terhadap hak-hak profesi. Evaluasi MBG pun sebaiknya tidak berhenti pada indikator penyaluran anggaran dan jumlah penerima manfaat, tetapi juga dikaitkan dengan capaian hasil belajar peserta didik, motivasi belajar, serta kualitas pembelajaran di sekolah.
Membangun generasi unggul tidak cukup hanya dengan menyediakan sepiring makanan bergizi. Pendidikan yang bermutu lahir ketika peserta didik tumbuh sehat dan guru dapat mengajar dengan tenang, bermartabat, serta sejahtera. Sebab, investasi terbaik dalam pendidikan bukan sekadar apa yang tersaji di atas meja makan, melainkan juga bagaimana negara menghargai mereka yang setiap hari membentuk masa depan bangsa.
