PAMEKASAN – Siaranmadura – Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (FORMASI) melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai sarat persoalan sejak mulai dijalankan pada Januari 2025. Kritik tersebut disuarakan melalui aksi demonstrasi dengan membawa sejumlah tuntutan tegas kepada pemerintah, Senin (06/04/2026).
Koordinator Lapangan (Korlap) FORMASI, Iklal, mengungkapkan, di balik tujuan mulia program untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat khususnya bagi pelajar dan ibu hamil terdapat berbagai kejanggalan dalam implementasinya di lapangan.
“Program ini memang punya niat baik, tapi realitanya di lapangan jauh dari harapan. Kami menemukan banyak persoalan serius, bahkan ada bengkel mendadak dijadikan dapur MBG, hingga rumah kosong seperti ‘rumah hantu’ disulap menjadi SPPG,” ungkap Iklal dalam orasinya.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan verifikasi dari Satgas MBG, sehingga membuka celah terjadinya pelanggaran administratif maupun teknis yang berpotensi membahayakan penerima manfaat.
Salah satu sorotan utama FORMASI adalah maraknya kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah. Hingga awal 2026, banyak siswa dilaporkan terdampak, memicu kekhawatiran luas di tengah masyarakat, khususnya para orang tua.
Iklal menegaskan, ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) juga dinilai menjadi persoalan krusial. Sejumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Iklal juga menemukan indikasi adanya dapur fiktif serta persoalan kelengkapan legalitas. Beberapa SPPG diduga belum mengantongi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang layak.
“Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi menyangkut keselamatan masyarakat. Jika dibiarkan, dampaknya bisa sangat serius,” tegas Iklal.
Menurutnya, kualitas makanan yang dinilai tidak konsisten turut memperburuk citra program nasional tersebut, sentimen negatif publik terhadap MBG sempat meningkat signifikan di media sosial.
Atas berbagai temuan tersebut, FORMASI menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah:
- Mencabut dan menutup izin SPPG yang terbukti melanggar aturan.
- Memberikan sanksi tegas serta merekomendasikan penindakan kepada aparat penegak hukum.
- Jika tuntutan tidak dipenuhi dalam waktu 3×24 jam, FORMASI mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kami tidak ingin program ini gagal dan justru merugikan masyarakat. Tapi jika pemerintah tidak tegas, kami siap turun kembali dengan kekuatan yang lebih besar,” pungkas Iklal.
FORMASI berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari tata kelola program, kualitas sumber daya manusia pelaksana, hingga sistem pengawasan berlapis, langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara aman dan berkelanjutan.
Penulis : Fiki
