PAMEKASAN, siaranmadura.com —Program Revitalisasi Pendidikan yang menggelontorkan anggaran hingga miliaran rupiah di sejumlah sekolah di Pamekasan mulai menjadi sorotan. Bukan semata soal berapa besar anggaran yang dikucurkan, publik kini menunggu satu hal yang lebih penting: apakah uang negara tersebut benar-benar menghasilkan fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas bagi siswa.
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili, menegaskan fungsi pengawasan harus diperkuat agar pelaksanaan program revitalisasi tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga menghasilkan bangunan yang sesuai spesifikasi dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Halili mengatakan, pihaknya telah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah penerima program revitalisasi.
“Kami sudah melakukan sidak beberapa kali ke sekolah-sekolah guna memastikan kesiapan bangunan, berupa bahan-bahan yang akan dikerjakan, sebagai bentuk pengawasan dari kami,” kata Halili, Selasa (1/9/2026).
Menurutnya, secara umum pelaksanaan revitalisasi di sejumlah sekolah yang dikunjungi berjalan normal. Namun, ia mengakui masih terdapat sekolah yang membutuhkan pengawasan lebih intensif, terutama menyangkut kualitas bahan bangunan.
Halili menyebut bahan seperti kayu, semen dan material lainnya harus benar-benar sesuai dengan mekanisme serta spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Kami turun lapangan sebagai fungsi pengawasan. Dari beberapa objek pekerjaan secara umum berjalan sesuai dengan rancangan awal, walaupun ada beberapa sekolah yang harus membutuhkan pengawasan intensif,” ujarnya.
Anggaran Besar, Pengawasan Jangan Setengah Hati
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian Komisi IV DPRD Pamekasan berada di wilayah Toket, Kecamatan Proppo, dengan nilai anggaran disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Besarnya anggaran tentu membuat pengawasan tidak boleh dilakukan sekadarnya. Sebab, kualitas bangunan sekolah bukan hanya persoalan fisik, tetapi menyangkut keselamatan dan kenyamanan siswa serta guru yang akan menggunakannya setiap hari.
Halili meminta pihak sekolah lebih aktif mengawasi pekerjaan agar hasil pembangunan tidak menyimpang dari spesifikasi yang ditetapkan konsultan pengawas.
“Kami tekankan kepada pihak sekolah agar kualitas bangunan lebih dijaga dan diperhatikan. Jangan sampai tidak sesuai spek konsultan pengawas. Sekolah harus lebih proaktif mengawasi,” tegasnya.
Halili mengatakan, berdasarkan hasil sidak, pekerjaan di lokasi tersebut sejauh ini dinilai sesuai dengan spesifikasi. Program revitalisasi tersebut juga dikerjakan oleh pihak sekolah, bukan perusahaan kontraktor atau CV.
PAUD di Nyalabu Daya Dapat Ratusan Juta
Pengawasan juga dilakukan di salah satu sekolah PAUD di wilayah Nyalabu Daya. Sekolah tersebut disebut memperoleh anggaran sekitar Rp460 juta.
Dari hasil pemantauan Komisi IV DPRD Pamekasan, pelaksanaan pekerjaan di lokasi tersebut dinilai berjalan cukup baik.
“Seusai dari Toket, di hari yang sama kami lanjut sidak di daerah Nyalabu Daya, sekolah PAUD yang mendapat anggaran sekitar Rp460 juta. Berdasarkan pengamatan kami dari Komisi IV berjalan dengan baik,” kata Halili.
Namun, penilaian baik dari hasil sidak tentu belum menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan. Terlebih, program ini menggunakan anggaran negara dan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan.
Publik Berhak Tahu Sekolah Mana Saja yang Mendapat Anggaran
Di sisi lain, informasi mengenai jumlah sekolah penerima program revitalisasi di Pamekasan dan besaran anggaran masing-masing sekolah masih belum disampaikan secara rinci dalam pernyataan tersebut.
Halili menyebut jumlah sekolah penerima program cukup banyak. Sementara terkait kriteria penerima, ia menyebut salah satunya berdasarkan data Dapodik.
“Untuk jumlah sekolah di Pamekasan yang mendapat program revitalisasi dan kriteria sekolah yang mendapat program tersebut, saya lupa. Intinya banyak. Kalau kriteria sekolah berdasarkan Dapodik,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi catatan tersendiri. Ketika nilai anggaran mencapai miliaran rupiah, transparansi seharusnya menjadi bagian penting dari pengawasan.
Masyarakat berhak mengetahui sekolah mana saja yang menerima bantuan, berapa nilai anggarannya, apa saja pekerjaan yang dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana standar kualitas bangunan ditetapkan dan diawasi.
Sebab, revitalisasi pendidikan pada akhirnya bukan tentang megahnya bangunan atau besarnya anggaran yang terserap.
Yang paling penting adalah memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk sekolah yang aman, layak, nyaman, dan mampu menunjang proses belajar anak-anak Pamekasan.
Komisi IV DPRD Pamekasan pun memastikan sidak lanjutan akan dilakukan dalam waktu dekat sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
Kini publik tinggal menunggu: sejauh mana pengawasan tersebut mampu memastikan program revitalisasi tidak berhenti pada laporan selesai, tetapi benar-benar menghasilkan kualitas pendidikan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penulis: Aj
