PAMEKASAN, SiaranMadura.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan kembali menjadi sorotan publik setelah muncul polemik terkait menu makanan yang disalurkan kepada siswa.
Peristiwa tersebut terjadi di SMA Negeri 2 Pamekasan. Menu MBG yang dikirim oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan mendapat penolakan dari pihak sekolah karena dinilai tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi.
Dalam video yang beredar di media sosial, pihak sekolah menolak paket makanan MBG yang diantar ke sekolah. Penolakan tersebut dilakukan karena makanan yang diterima dinilai kurang higienis dan berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan bagi para siswa.
Peristiwa itu kemudian memicu perbincangan luas di tengah masyarakat mengenai standar gizi serta pengawasan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua PC PMII Pamekasan, Fahril Anwar, menegaskan bahwa program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang sangat baik karena bertujuan meningkatkan asupan gizi bagi para siswa.
Namun, menurutnya, pelaksanaan program tersebut harus benar-benar mengikuti petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Program MBG merupakan program yang baik dan memiliki tujuan progresif untuk meningkatkan kualitas gizi siswa dalam menyongsong Indonesia Emas. Namun pelaksanaannya harus diawasi secara ketat sesuai juknis, mulai dari standar menu, proses pengolahan, hingga distribusinya,” ujar Fahril, Rabu (11/3/2026).
Ia menilai polemik yang terjadi saat ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG agar ke depan pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Fahril juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah serta pihak terkait untuk memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar layak konsumsi dan memenuhi standar gizi.
“Program yang menyangkut kesehatan siswa tidak boleh dijalankan secara sembarangan. Pelaksanaannya di lapangan harus sesuai dengan juknis agar tujuan program ini benar-benar tercapai,” tegasnya.
Sebagai organisasi kemahasiswaan, PC PMII Pamekasan menyatakan akan menjalankan fungsi kontrol sosial dengan ikut mengawal pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pamekasan.
Hal tersebut dilakukan agar program pemerintah yang menyasar kebutuhan dasar siswa tersebut dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi para siswa di Kabupaten Pamekasan.
Penulis : Jun
