PAMEKASAN, Siaramadura.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Pamekasan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan, Jalan Kabupaten No. 107, Selasa (7/4/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman dan Wakil Bupati H. Sukriyanto.
Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk kritik, salah satunya bertuliskan “Rapor Merah Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Pamekasan”. Tulisan tersebut menjadi simbol kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Mahasiswa menilai, dalam kurun waktu satu tahun kepemimpinan, pemerintah daerah belum mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Selain itu, mereka juga menyoroti minimnya terobosan pembangunan infrastruktur, belum optimalnya reformasi birokrasi, hingga persoalan kerusakan lingkungan di Kabupaten Pamekasan.
Salah satu orator aksi, Izet, menyampaikan bahwa masih banyak persoalan yang terjadi selama satu tahun kepemimpinan saat ini.
“Kami menyoroti kinerja bupati selama satu tahun ini. Masih banyak kejanggalan yang terjadi, mulai dari reformasi birokrasi, fasilitas kesehatan, ketimpangan pembangunan infrastruktur, relokasi pedagang kaki lima, hingga persoalan kerusakan lingkungan yang seolah dibiarkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Izet menegaskan bahwa kedatangan mahasiswa tidak hanya membawa kritik, tetapi juga menawarkan solusi terhadap sejumlah persoalan tersebut.
“Kami datang ke sini bukan hanya membawa masalah, tetapi juga membawa solusi dari beberapa tuntutan yang kami sampaikan,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Juna, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan, di antaranya:
1. Mendesak pemerintah melakukan reformasi birokrasi, mengingat hingga saat ini masih terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) sehingga dinilai menghambat efektivitas pelayanan publik.
2. Mendorong transparansi pemberian insentif guru ngaji, agar pendataan dilakukan secara terbuka, tepat sasaran, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 2 Tahun 2026.
3. Menuntut pemerataan pembangunan infrastruktur serta transparansi hibah aspal sebanyak 250 drum agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
4. Mendesak penyelesaian pembangunan lahan fasilitas publik yang berada dalam lingkup Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar sesuai dengan peruntukannya.
5. Meminta pemerintah menindak tegas oknum perusak lingkungan di Kabupaten Pamekasan sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian alam dan keberlanjutan hidup masyarakat.
6. Mendesak pembaruan serta pemulihan jaminan fasilitas kesehatan, agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan merata sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015.
7. Mendorong relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang layak, serta transparansi rencana anggaran relokasi guna mencegah potensi penyalahgunaan anggaran sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021.
Dalam aksi tersebut, Bupati Pamekasan tidak dapat menemui langsung para demonstran. Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Taufiqurrahman, menyampaikan bahwa bupati sedang menghadiri agenda bersama Menteri Dalam Negeri.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat keamanan. Setelah menyampaikan aspirasi, massa aksi kemudian membubarkan diri secara tertib.
Penulis : Jun
