PAMEKASAN, siaranmadura.com – Aksi demonstrasi Forum Mahasiswa Pantura (Formatur) di depan Kantor Bupati Pamekasan, Jalan Kabupaten Nomor 107, Selasa (30/6/2026), berlangsung memanas setelah Bupati Pamekasan, Kholilurrohman, tidak menemui massa aksi. Sejumlah perwakilan demonstran kemudian masuk ke lingkungan kantor bupati dan mendatangi ruang Sekretaris Daerah (Sekda) hingga Bagian Umum untuk mempertanyakan surat tugas yang menyatakan bupati sedang berada di luar kota.
Dalam aksi tersebut, Formatur mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan segera mempercepat reformasi birokrasi dengan mengisi jabatan-jabatan strategis yang hingga kini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt), mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), direktur rumah sakit, kepala puskesmas, hingga kepala sekolah.
Situasi sempat memanas dan terjadi aksi saling dorong antara massa dengan aparat kepolisian ketika massa mengetahui Bupati Pamekasan tidak berada di lokasi untuk menemui mereka. Sebagai gantinya, Wakil Bupati Pamekasan, H. Sukriyanto, menemui para demonstran.
Dalam keterangannya, H. Sukriyanto menyampaikan bahwa dirinya hadir mewakili Bupati Pamekasan karena kepala daerah sedang memiliki agenda di luar kota.
“Terima kasih kepada kawan-kawan atas aspirasi yang telah disampaikan. Saya di sini mewakili Bapak Bupati karena beliau sedang ada agenda di luar kota,” ujar H. Sukriyanto.
Penjelasan tersebut langsung mendapat respons dari Koordinator Lapangan Formatur, Hendra. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Pamekasan menunjukkan surat tugas atau surat perjalanan dinas sebagai bukti administratif bahwa Bupati benar-benar sedang menjalankan tugas kedinasan.
“Mana surat tugasnya? Tunjukkan kepada kami. Hari ini hari efektif kerja, tunjukkan surat tugasnya sekarang,” tegas Hendra.
Menanggapi permintaan itu, Wakil Bupati mengaku tidak mengetahui keberadaan surat tugas tersebut.
“Saya kurang tahu terkait surat tugas tersebut. Yang jelas, Bapak Bupati sedang berada di luar kota,” jawabnya.
Jawaban tersebut dinilai belum memberikan kepastian sehingga memicu kekecewaan massa. Setelah Wakil Bupati meninggalkan lokasi aksi, sekitar tujuh orang perwakilan demonstran memasuki area Kantor Bupati untuk memastikan informasi yang disampaikan.
Mereka mendatangi ruang Sekretaris Daerah (Sekda), kemudian menuju Bagian Umum guna mempertanyakan keberadaan surat tugas Bupati.
Di ruang Bagian Umum, salah seorang staf bernama Evi mengaku tidak mengetahui dokumen yang dimaksud.
“Saya tidak tahu mengenai surat tugas Bupati. Saya tidak pernah membuat surat seperti itu, biasanya yang mengurus ajudan,” ujar Evi.
Usai dari ruang Bagian Umum, Hendra kembali menegaskan tuntutan Formatur. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Pamekasan segera mendefinitifkan jabatan-jabatan strategis yang saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
“Jika Bupati Pamekasan hari ini tidak mau menemui kami, kami beri waktu paling lambat 7 x 24 jam untuk mendefinitifkan jabatan-jabatan yang saat ini masih dijabat Plt,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan bahwa apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Formatur akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Jika ini terus dibiarkan, maka kami berkomitmen menggelar aksi demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar,” pungkas Hendra.
Penulis: Jun
