Pamekasan – Siaranmadura – Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangorayan, Kecamatan Proppo, hingga kini belum menemukan titik terang. Upaya Forum Kota (Forkot) Pamekasan untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan tersebut kepada Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Pamekasan, Sukriyanto, justru berakhir tanpa hasil.
Audiensi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (01/07/26) dipastikan batal setelah Forkot mengetahui bahwa surat permohonan audiensi yang telah mereka kirimkan beberapa hari sebelumnya ternyata tidak pernah masuk dalam agenda resmi Wakil Bupati Pamekasan.
Ketua Forkot Pamekasan, Syamsul Gerrad, mengaku kecewa karena pihaknya telah menempuh prosedur administratif dengan menyerahkan surat secara langsung ke Kantor Wakil Bupati sekitar empat hari sebelum jadwal audiensi.
“Kami datang dengan itikad baik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait polemik MBG Pangorayan. Surat kami serahkan langsung ke kantor Wakil Bupati, tetapi saat hari pelaksanaan ternyata audiensi tidak pernah dijadwalkan,” ujarnya, Rabu (01/07/26).
Ia mengaku sempat meminta penjelasan kepada petugas di Kantor Wakil Bupati. Dari hasil konfirmasi tersebut, diketahui bahwa surat yang diterima diduga tidak pernah diteruskan kepada pimpinan.
“Setelah kami telusuri, orang yang menerima surat mengakui bahwa surat itu tidak dilaporkan kepada pimpinan. Akibatnya, Ketua Satgas MBG tidak mengetahui adanya permohonan audiensi dari kami,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat disayangkan mengingat materi yang ingin disampaikan bukan persoalan pribadi, melainkan menyangkut pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Pangorayan yang belakangan menjadi perhatian publik.
Forkot mengaku ingin meminta klarifikasi sekaligus menyampaikan sejumlah temuan dan aspirasi masyarakat terkait dugaan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk dugaan adanya praktik monopoli yang dinilai perlu mendapat perhatian Satgas MBG Kabupaten Pamekasan.
“Ini menyangkut program nasional yang menjadi perhatian Presiden. Seharusnya persoalan seperti ini segera ditindaklanjuti, bukan justru terhambat karena buruknya administrasi di kantor pemerintah,” tegasnya.
Sebagai bentuk kekecewaan, Syamsul melontarkan kritik keras terhadap pelayanan administrasi di Kantor Wakil Bupati Pamekasan.
“Kalau surat resmi masyarakat saja tidak sampai ke pimpinan, lebih baik kantor Wakil Bupati dijadikan warung kopi saja,” sindirnya.
Forkot memastikan tidak akan menghentikan langkahnya. Organisasi tersebut berencana mengirimkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes sekaligus mendesak pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap polemik MBG Pangorayan.
“Kami akan kembali bersurat. Namun kali ini bukan lagi permohonan audiensi, melainkan pemberitahuan aksi demonstrasi agar persoalan MBG Pangorayan benar-benar mendapat perhatian dan tidak lagi diabaikan,” pungkasnya.
Diketahui, audiensi tersebut sedianya ditujukan kepada Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di SPPG Pangorayan, Kecamatan Proppo.
Penulis : Fiki
