Pendidikan tidak cukup diurus dengan kehadiran administratif. Ia membutuhkan perhatian, keteladanan, dan kesungguhan. Karena itu, ketika Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan terlihat terlelap saat rapat paripurna DPRD, peristiwa tersebut wajar menjadi perhatian publik.
Rapat paripurna bukan sekadar agenda seremonial. Forum ini merupakan bagian penting dari proses pemerintahan, pembahasan kebijakan, pengawasan, dan penyampaian kepentingan masyarakat, termasuk sektor pendidikan. Kehadiran pejabat di dalamnya semestinya disertai fokus dan tanggung jawab, bukan hanya hadir secara fisik.
Siaran Madura memahami bahwa kelelahan dapat dialami siapa saja. Namun, pejabat publik membawa nama institusi dan amanah masyarakat. Terlebih, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu sekolah, kesejahteraan guru, sarana pendidikan, kualitas pembelajaran, serta pembentukan karakter peserta didik.
Peristiwa tersebut tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menghakimi pribadi seseorang. Namun, ia patut menjadi bahan evaluasi. Setiap sikap pejabat publik dapat dilihat dan ditafsirkan masyarakat, terutama ketika muncul di tengah berbagai persoalan pendidikan yang membutuhkan perhatian serius.
Sorotan ini juga berkaitan dengan pernyataan pemerintah mengenai penerapan manajemen talenta dalam penempatan pejabat. Jika jabatan diberikan berdasarkan kompetensi, kinerja, pengalaman, dan integritas, maka prinsip tersebut harus terlihat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Manajemen talenta tidak cukup dibuktikan melalui pelantikan atau pernyataan resmi, tetapi melalui kedisiplinan, pemahaman terhadap persoalan, kualitas keputusan, dan kesungguhan melayani masyarakat.
Kepala organisasi perangkat daerah seharusnya menjadi teladan bagi bawahannya. Sikap pimpinan akan memengaruhi budaya kerja dan kepercayaan publik terhadap institusi. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu memastikan bahwa seluruh kepala OPD bekerja dengan standar kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara objektif.
Siaran Madura mendorong Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan memberikan perhatian serius terhadap sorotan ini, bukan semata-mata untuk menjawab kritik, melainkan untuk memperkuat komitmen terhadap agenda pendidikan. Pemerintah daerah juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pejabat, dengan mengutamakan kompetensi, tanggung jawab, integritas, dan hasil kerja.
Masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang hanya hadir secara fisik. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang hadir dengan pikiran, perhatian, dan komitmen.
Pendidikan adalah masa depan Pamekasan. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh dilakukan dengan sikap setengah hati.
Siaran Madura akan terus mengawal kinerja pejabat publik dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan secara kritis, proporsional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Jabatan adalah amanah. Kehadiran adalah kewajiban. Namun, kesungguhan dalam bekerja adalah ukuran utama kepercayaan publik.
