Pamekasan – Siaranmadura – Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili Yasin, menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersifat wajib bagi para penerima manfaat. Siswa maupun wali murid diberikan kebebasan untuk mengundurkan diri apabila merasa tidak membutuhkan program tersebut.
Halili menjelaskan, kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan MBG sejauh ini tidak mengandung unsur paksaan. Oleh karena itu, setiap penerima memiliki hak penuh untuk menentukan apakah akan tetap menerima atau memilih keluar dari program.
“Kalau memang tidak mau menerima, tidak jadi masalah. Wali murid bisa menyampaikan ke sekolah,” ujarnya, Senin (06/04/26).
Menurutnya, opsi pengunduran diri ini menjadi salah satu solusi di tengah belum adanya kejelasan skema prioritas penerima MBG. Ia menilai, hingga saat ini pemerintah belum memiliki kebijakan pemetaan yang konkret terkait siapa yang paling berhak menerima bantuan tersebut.
Halili juga menyoroti beragamnya kondisi ekonomi siswa di setiap sekolah. Perbedaan latar belakang ekonomi ini dinilai menyulitkan jika harus dilakukan pemetaan secara merata.
“Masalahnya di masing-masing sekolah kemampuan perekonomiannya tidak sama,” katanya.
Jika pemetaan tetap dipaksakan, lanjutnya, justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di lapangan. Karena itu, ia mendorong agar pemerintah mempertimbangkan secara matang sebelum menerapkan kebijakan tersebut.
Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan itu memastikan, apabila ada siswa yang mengundurkan diri, maka anggaran yang sebelumnya dialokasikan tidak akan dialihkan secara sembarangan.
Ia menegaskan, dana tersebut akan dikembalikan ke negara sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Itu hak masing-masing. Jika nantinya ada siswa yang tidak mau menerima MBG, maka tidak jadi masalah. Anggaran yang sudah disiapkan akan dikembalikan ke negara,” pungkasnya.
Penulis : Fiki
