Pamekasan – Siaranmadura – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MI MIFTAHUL ULUM Panagguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan kembali menjadi perhatian publik setelah beredarnya video yang memperlihatkan menu makanan untuk siswa yang diduga didominasi olahan berbahan dasar tepung. Video tersebut viral di media sosial dan memicu kritik dari masyarakat.
Sorotan publik semakin menguat setelah muncul informasi bahwa dapur penyedia makanan yang menyalurkan menu tersebut berada di wilayah Pengurayan, Kecamatan Proppo, dan diduga berkaitan dengan salah satu pimpinan legislatif di Kabupaten Pamekasan, yakni Wakil Ketua DPRD Pamekasan.
Masyarakat mempertanyakan kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa karena dinilai tidak mencerminkan tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis yang selama ini digagas untuk meningkatkan asupan gizi dan kesehatan anak-anak sekolah.
Aktivis Lingkar Melati Bersatu (LMB), Zainal Erdogan, Mengatakan bahwa menu makanan bergizi tersebut diduga punya salah satu wakil ketua DPRD kabupaten Pamekasan dari partai PKB inisial K.U. Informasi ini didapat dari masyarakat kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan yang Engan di sebut namanya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, apabila benar menu yang beredar dalam video tersebut berasal dari dapur MBG yang dimaksud, maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan kualitas makanan yang disajikan.
“Program ini menggunakan anggaran negara dan bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Jika menu yang diberikan justru didominasi bahan tepung dan jauh dari standar gizi yang diharapkan, maka ini menjadi persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti, dan segera di tutup dapur MBG tersebut karena sudah tidak sesuai SOP BGN” ujarnya, Jum’at (19/06/26).
Ia menegaskan bahwa status ataupun latar belakang pemilik dapur tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Semua pihak yang terlibat dalam program MBG, menurutnya, harus tunduk pada standar kualitas yang sama demi kepentingan para siswa sebagai penerima manfaat.
Zainal juga mendesak Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kabupaten Pamekasan untuk segera melakukan pengecekan lapangan dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait polemik yang terjadi.
“Korwil MBG harus bertindak tegas. Jangan sampai ada kesan membela pihak tertentu ketika muncul persoalan di lapangan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah transparansi, evaluasi, dan perbaikan kualitas program agar tujuan MBG benar-benar tercapai,” tegasnya.
Menurutnya, apabila benar dapur tersebut memiliki keterkaitan dengan pejabat publik, maka pengawasan justru harus dilakukan lebih ketat agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Pejabat publik harus menjadi contoh dalam pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, setiap kritik yang muncul harus dijawab dengan evaluasi dan pembuktian bahwa kualitas makanan yang diberikan memang sesuai standar gizi yang telah ditetapkan,” Pungkasnya.
Penulis : Fiki
