Pamekasan — Siaranmadura – Gelombang desakan agar Pemerintah Kabupaten Pamekasan segera melakukan rotasi dan mutasi jabatan secara menyeluruh kembali mencuat. Sejumlah massa mendatangi kantor DPRD Pamekasan, Senin (06/07/26), untuk meminta kepastian terkait pengisian berbagai posisi yang hingga kini masih kosong di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam audiensi yang digelar bersama Komisi II DPRD, massa juga meminta Bupati dan Wakil Bupati memberikan penjelasan terbuka terkait rencana mutasi jabatan yang sebelumnya dijanjikan akan dilaksanakan pada Juli 2026.
Koordinator aksi, Hendra, mengatakan bahwa hasil pertemuan menunjukkan pemerintah berkomitmen melaksanakan pengisian jabatan pada bulan ini. Namun, menurutnya, belum ada kepastian apakah rotasi dan mutasi tersebut akan dilakukan secara serentak.
“Kami berharap pelaksanaan mutasi dilakukan menyeluruh dan tidak parsial. Jangan hanya kepala sekolah, tetapi juga jabatan strategis lain seperti kepala dinas, direktur rumah sakit daerah, hingga kepala puskesmas,” ujarnya.
Ia menilai percepatan pengisian jabatan penting dilakukan agar pelayanan publik tidak terganggu sekaligus menjawab keresahan masyarakat yang belakangan ramai menyoroti dugaan praktik jual beli jabatan.
“Jika sampai akhir Juli tidak ada langkah nyata, kami siap kembali turun ke jalan untuk meminta penjelasan pemerintah mengenai isu yang berkembang di tengah masyarakat,” tegas Hendra.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Taufiqurrahman, memastikan proses pengisian jabatan akan segera dituntaskan.
“Jabatan yang kosong tentu harus segera diisi. Kami berharap pelaksanaannya bisa dilakukan dalam waktu dekat, mudah-mudahan pada Juli ini,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pengisian jabatan eselon II, III, dan IV akan dilakukan berdasarkan kompetensi, kemampuan, dan rekam jejak pegawai, sehingga prosesnya berjalan profesional dan transparan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, M. Lutfi, menyebut pihaknya akan segera menggelar rapat lanjutan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
“Insyaallah pada 8 Juli kami akan mengadakan rapat pendapat sebagai tindak lanjut dari hasil audiensi hari ini,” ujarnya.
Menurutnya, apabila hingga rapat tersebut belum ada kepastian dari BKPSDM, DPRD akan mendorong agar rekomendasi pengisian jabatan segera diterbitkan.
“Ini bukan sekadar tuntutan kelompok tertentu, tetapi juga cerminan kegelisahan masyarakat yang menginginkan kepastian dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” pungkasnya.
Penulis : Fiki
