Pamekasan – Siaranmadura – Polemik menu kebab dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangorayan, Kecamatan Proppo, ternyata hanya puncak gunung es. Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Satgas MBG Kabupaten Pamekasan justru membongkar persoalan yang dinilai jauh lebih serius, yakni dugaan belum jelasnya status kelayakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapur tersebut, Senin (22/06/26).
Fakta yang terungkap dalam sidak memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, dua instansi pemerintah memberikan penjelasan yang berbeda terkait kondisi IPAL yang menjadi syarat penting operasional dapur MBG.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Pamekasan, Farhatin Syaifillah, secara tegas menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada hasil uji laboratorium yang dapat memastikan IPAL di SPPG Pangorayan benar-benar layak digunakan.
“Untuk menyatakan IPAL itu layak atau tidak, harus ada hasil uji laboratorium. Sampai sekarang hasil uji tersebut belum ada,” ungkap Farhati di hadapan peserta sidak.
Pernyataan tersebut sontak memunculkan pertanyaan publik. Jika hasil uji laboratorium belum tersedia, lalu atas dasar apa dapur tersebut dinilai memenuhi standar lingkungan?
Farhatin Syaifillah bahkan mengungkapkan bahwa limbah dapur masih mengalir melalui saluran yang terhubung dengan lingkungan sekitar. Kondisi itu dinilai membutuhkan pembuktian ilmiah agar tidak menimbulkan dampak pencemaran bagi masyarakat.
Namun di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Ahmad Syamlan, menyebut persyaratan operasional dapur telah terpenuhi.
Perbedaan pernyataan dua instansi tersebut membuat publik semakin bertanya-tanya. Apalagi, salah satu syarat penting dalam penerbitan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) adalah terpenuhinya aspek sanitasi dan kesehatan lingkungan.
Aktivis Lingkar Melati Bersatu (LMB), Zainal Erdogan, menilai sidak tersebut justru membuka fakta yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan persoalan menu makanan yang selama ini ramai diperbincangkan.
“Awalnya masyarakat hanya melihat persoalan menu kebab yang dianggap tidak layak. Tapi setelah sidak dilakukan, justru muncul persoalan yang jauh lebih mendasar. Ini bukan lagi soal rasa atau bentuk makanan, melainkan menyangkut sanitasi, lingkungan, dan standar operasional dapur yang harus dipatuhi,” tegas Zainal.
Menurutnya, Satgas MBG tidak boleh sekadar datang melakukan sidak lalu pulang tanpa keputusan yang jelas. Temuan di lapangan harus segera ditindaklanjuti secara konkret.
“Jangan sampai sidak hanya menjadi formalitas untuk meredam kegaduhan. Kalau memang ada syarat yang belum bisa dibuktikan secara teknis maupun administratif, maka harus ada evaluasi. Jangan ada kesan pembiaran,” ujarnya.
Zainal juga mengingatkan agar Satgas MBG dan Koordinator Wilayah MBG tidak menunjukkan sikap tebang pilih dalam melakukan pengawasan.
“Standar harus sama untuk semua dapur. Kalau dapur lain bisa dievaluasi karena persoalan administrasi atau operasional, maka Pangorayan juga harus diperlakukan sama. Jangan sampai muncul dugaan ada dapur yang mendapat perlakuan khusus atau dilindungi,” katanya.
Pernyataan tersebut semakin mempertegas desakan agar hasil sidak tidak berhenti menjadi catatan di atas kertas. LMB bahkan memberikan ultimatum kepada pihak terkait untuk segera mengambil langkah nyata.
“Kami masih memberi ruang kepada Satgas untuk bertindak. Tapi jika temuan ini tidak ditindaklanjuti secara serius, kami akan membawa seluruh hasil temuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Gizi Nasional. Program MBG jangan sampai tercoreng karena lemahnya pengawasan,” tegas Zainal.
Menurut LMB, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib satu dapur MBG di Pangorayan, melainkan kredibilitas seluruh Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pamekasan.
Sidak yang dipimpin Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan sekaligus Wakil Bupati Pamekasan, Sukriyanto, kini menjadi sorotan publik. Masyarakat menunggu, apakah temuan yang terungkap akan berujung pada evaluasi nyata atau justru menguap tanpa tindak lanjut.
Sebab bagi publik, persoalannya kini bukan lagi soal kebab. Yang dipersoalkan adalah apakah dapur yang melayani ribuan penerima manfaat benar-benar telah memenuhi standar kesehatan dan lingkungan, atau justru masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab hingga hari ini.
Penulis : Fiki
