PAMEKASAN, siaranmadura.com – Forum Mahasiswa Pantura (Formatur) dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan pada Selasa (30/6/2026) pukul 10.00 WIB. Dalam aksi tersebut, Formatur akan menyoroti lambannya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang dinilai berdampak terhadap pelayanan publik.
Formatur menilai hingga hampir 15 bulan kepemimpinan Bupati Pamekasan, Kholilurrohman, masih banyak jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah yang belum diisi pejabat definitif.
Berdasarkan data yang dihimpun Formatur, terdapat sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt), 12 kepala puskesmas masih berstatus Plt, serta sekitar 117 kepala sekolah juga belum memiliki pejabat definitif.
Kondisi tersebut dinilai memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai lambannya pengisian jabatan struktural yang dinilai penting untuk menjaga efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Ketua Formatur, Hendra, mengatakan aksi yang akan digelar mengusung grand tema “Pamekasan Krisis Kepemimpinan”. Dalam pamflet aksi, pihaknya juga menyinggung sejumlah isu, di antaranya “Pamekasan Juara Plt”, “Gagal Total Reformasi Birokrasi”, serta “Transformasi Birokrasi Abu-Abu”.
Menurut Hendra, perombakan struktur pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan harus segera direalisasikan agar tidak terjadi kekosongan jabatan yang berkepanjangan.
“Pemerintah daerah harus segera mempercepat proses reformasi birokrasi sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku,” ujar Hendra kepada siaranmadura.com, Senin (29/6/2026).
Dalam aksi tersebut, Formatur menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yakni:
- Segera mempercepat proses seleksi terbuka (open bidding) dan menetapkan pejabat definitif pada sembilan OPD, Direktur Rumah Sakit, 12 kepala puskesmas, serta 117 kepala sekolah yang hingga kini masih kosong atau dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
- Menghentikan segala bentuk kompromi politik yang dinilai mengorbankan profesionalisme tata kelola pemerintahan demi mewujudkan good governance di Bumi Gerbang Salam.
- Mendesak DPRD Kabupaten Pamekasan menggunakan fungsi pengawasannya dengan melakukan audit investigatif terhadap seluruh kebijakan kepegawaian yang dikeluarkan Bupati selama masa kepemimpinannya.
- Membuka seleksi jabatan secara transparan tanpa praktik mahar, sehingga jabatan kepala OPD diisi oleh figur yang kompeten, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan tertentu.
- Apabila dalam waktu 3 x 24 jam tidak terdapat langkah konkret untuk mendefinitifkan jabatan-jabatan strategis tersebut, Formatur menyatakan akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar.
Menurut Hendra, tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pamekasan. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintahan lainnya, dapat berjalan lebih optimal.
Penulis: Jun
