PAMEKASAN, Siaranmadura.com — Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengambil langkah tegas menyikapi kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kilogram yang sempat terjadi di sejumlah wilayah pada awal April 2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mewajibkan pangkalan LPG menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap aturan distribusi dan harga.
Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan, melalui analis kebijakan muda sub urusan SDA, Iska Fitrati, menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk pengawasan langsung pemerintah agar distribusi LPG bersubsidi tetap sesuai ketentuan.
“Dari pemerintah, kami memberikan peringatan kepada pangkalan berupa surat pernyataan agar mereka menjual sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Dalam surat pernyataan tersebut, pangkalan LPG diwajibkan menjual gas elpiji 3 kg sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp18.000 per tabung. Selain itu, pangkalan juga dilarang menjual kepada pihak yang tidak berhak seperti hotel, restoran, kafe, laundry, maupun industri.
Ia juga minta Pangkalan untuk menjaga ketersediaan stok bagi masyarakat sekitar serta tidak melakukan penimbunan, pengurangan isi tabung, maupun pengoplosan LPG bersubsidi ke tabung non-subsidi. Jika melanggar, pangkalan siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Menurutnya, langkah tersebut diambil setelah sebelumnya terjadi gangguan distribusi LPG di beberapa kecamatan. Tidak adanya pengiriman sempat terjadi akibat pembatasan distribusi sebesar 20 persen, ditambah keterlambatan pasokan dari Surabaya ke Pamekasan.
Situasi diperparah dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat selama bulan April yang dipenuhi kegiatan sosial seperti hajatan besar. Kondisi tersebut memicu lonjakan konsumsi LPG di tingkat rumah tangga. Fenomena panic buying juga turut terjadi, di mana masyarakat membeli LPG dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Hal ini menyebabkan stok di pangkalan cepat habis.
Tak hanya itu, Iska menilai kelalaian salah satu agen dalam menginput data distribusi ke sistem juga berdampak pada terhentinya pengiriman ke wilayah tertentu, khususnya di Kecamatan Proppo. Akibatnya, harga LPG di wilayah tersebut sempat melonjak hingga Rp25.000 sampai Rp27.000 per tabung.
Untuk menutup kekurangan pasokan di wilayah terdampak, agen di sekitar lokasi berupaya membantu distribusi. Namun, upaya tersebut belum mampu sepenuhnya menstabilkan kondisi di lapangan.
Saat ini, distribusi LPG dilaporkan mulai kembali normal. Meski demikian, tingginya permintaan membuat stok yang dikirim ke pangkalan cepat habis.
“Setiap pengiriman langsung habis karena permintaan memang tinggi, sementara tidak ada penambahan kuota,” Pungkasnya.
Pemerintah daerah pun mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan dan tetap bijak dalam menggunakan LPG bersubsidi, agar distribusi dapat merata dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Penulis : Fiki
